ILMU SOSIAL DASAR NASIONAL

  Ilmu Sosial Dasar merupakan suatu pengetahuan yang berperan untung melihat lebih dekat masalah-masalah social khususnya yang diwujudkan oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan berpegang pada fakta, konsep dan juga teori yang berasal dari bidang pengetahuan keahlian dalam lapangan ilmu-ilmu pengetahuan sosialseperti sejarah, ekonomi, geografi, social, sosiologi, antropologi, dan psikologi social.

          Berikut akan diperlihatkan contoh-contoh Ilmu Sosial Dasar Nasional.

1.    Migrasi

Kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan adalah salah satu faktor dari terjadinya migrasi. Yang mana migrasi merupakan suatu peristiwa dimana sejumlah individu melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan tertentu. Perpindahan penduduk yang berlangsung dalam masyarakat ada dua macam, diantaranya perpindahan vertikal, yaitu pindahnya status manusia dari kelas rendah ke kelas menengah (misal dari desa ingin melanjutkan studi dikota), dari pangkat yang rendah ke pangkat yang lebih tinggi (misal dari lulusan yang bagus ingin mencari kerja dikota), atau sebaliknya. Perpindahan horizontal, yaitu perpindahan secara ruang atau secara geografis dari suatu tempat ke tempat yang lain. Peristiwa inilah yang sering disebut dengan migrasi, meskipun tidak setiap gerak horizontal disebut migrasi. Migrasi yang terjadi di negara kita selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Banyak dari mereka mengadu nasib di kota-kota besar demi menghidupi keluarga di kampung ataupun melanjutkan studinya. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya suatu migrasi antara lain :

- Faktor ekonomi, karena lahan kerja yang ada di Indonesia tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk, banyak dari penduduk kita yang melakukan migrasi demi mengais rezeki, mereka mencari kerja ke kota besar seperti Jakarta dengan tujuan untuk dapat merasakan kehidupan yang layak.

-  Faktor keselamatan dan keamanan, seperti para penduduk yang sering mengalami bencana longsor, kebanjiran, gunung meletus, gempa bumi mereka yang ingin melindungi diri pasti akan bermiggrasi kedaerah lain dengan tujuan agar bisa terhindar dari bercana tersebut.

-  Faktor pendidikan, adanya jaminan pendidikan yang lebih layak menyebabkan banyak pelajar dari daerah bermigrasi untuk melanjutkan studinya ke kota.
-  Faktor ingin merasakan tinggal dikota-kota besar karena fasilitas yang lebih memadai seperti pusat-pusat perbelanjaan yang strategis, mencari sesuatu lebih mudah didapat.

Dengan adanya faktor-faktor diatas menyebabkan timbulnya suatu dampak.  Adapun dampak negatif dari adanya migrasi ke daerah yang dituju yaitu, kota-kota besar seperti Jakarta bertambah padat, jalanan semakin macet, banyak terbentuk perkampungan kumuh karena gagal mencari kerja,  lapangan kerja semakin sempit, banyaknya pengangguran karena tidak sesuainya jumah lapangan pekerjaan. Ada pula dampak positif migrasi dari daerah yang ditinggalkan antara lain, keluarga yang ditinggal di kampung mengalami peningkatan taraf hidup, berkurangnya jumlah penduduk sehingga menyebabkan berkurangnya pengangguran, seimbangnya lapangan pekerjaan. Selain dampak positif ada juga dampak negatif bagi daerah yang ditingggalkan yaitu, berkurangnya tenaga kerja muda, semakin berkurangnya tenaga penggerak pembangunan di desa, terbatasnya jumlah kaum intelektual di desa dan masih banyak lagi. Adapun usaha pemerintah dalam menanggulangi migrasi antara lain :

- Membangun sarana dan prasarana di bidang transportasi antardesa

- Melaksanakan program pembangunan pedesaan dengan mengembangkan potensi desa

- Menggalakkan kegiatan industry kecil/industri rumah tangga di desa.

- Meningkatkan penyuluhan program Keluarga Berencana untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk

- Pembangunan fasilitas yang lebih lengkap seperti pendidikan dan kesehatan

-  Meningkatkan produktivitas pertanian dengan cara intensifikasi (sapta usaha tani) dan diversifikasi pertanian

2.    Pengangguran di Indonesia

Banyak sekali anggota masyarakat di Indonesia yang mengalami penganguran hingga mencapai jumlah jutaan. Pengangguran itu sendiridisebabkan karena berbagai faktor antara lain kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan dari individu, serta jumlah manusia di Indonesia yang semakin lama semakin bertambah banyak dan padat. Pengangguran menyebabkan banyak masyarakat di Indonesia berada dalam tingkat kemiskinan.

Berikut merupakan suatu peristiwa pengangguran yang terjadi di Indonesia.

          Jumlah pengangguran pada Februari 2012 mencapai 7,6 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung menurun, dimana TPT Februari 2012 sebesar 6,32 persen turun dari TPT Agustus 2011 sebesar 6,56 persen dan TPT Februari 2011 sebesar 6,80 persen.
          

Pada Februari 2012, TPT untuk pendidikan menengah masih tetap menempati posisi tertinggi, yaitu TPT Sekolah Menengah Atas sebesar 10,34 persen dan TPT Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 9,51 persen.
         

Jika dibandingkan keadaan Agustus 2011, TPT pada hampir semua tingkat pendidikan cenderung turun, kecuali TPT untuk tingkat pendidikan SD kebawah naik 0,13 persen poin dan TPT untuk tingkat pendidikan Diploma I/II/III naik 0,34 persen poin.
        

 "Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 120,4 juta orang, bertambah sekitar 3,0 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2011 sebesar 117,4 juta orang atau bertambah sebesar 1,0 juta orang dibanding Februari 2011," seperti dikutip dalam situs BPS, hari ini.
        

  Sementara jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 112,8 juta orang, bertambah sekitar 3,1 juta orang dibanding keadaan pada Agustus 2011 sebesar 109,7 juta orang atau bertambah 1,5 juta orang dibanding keadaan Februari 2011.
         

Selama setahun terakhir (Februari 2011―Februari 2012), jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan, terutama di Sektor Perdagangan sekitar 780 ribu orang (3,36 persen) serta Sektor Keuangan sebesar 720 ribu orang (34,95 persen).
           

Sedangkan sektor-sektor yang mengalami penurunan adalah Sektor Pertanian 1,3 juta orang (3,01 persen) dan Sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi sebesar 380 ribu orang (6,81 persen).

Penulis: Ayyi Achmad Hidayah

3.    Korupsi di Indonesia

Tindak korupsi di Indonesia sangat merajalela, banyak para petinggi negeri ini yang khilaf melakukan tindak tersebut. korupsi sangatlah disayangkan karena tindakan tersebut dapat merugikan banyak pihak terutama masyarakat Indonesia yang menjadin dampak dari tindak korupsi yang dilakukan oleh para petinggi negeri ini. Berikut akan diperjelas mengenai tindak korupsi di Indonesia.

             Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah.

Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat Indonesia dalam perbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah. Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia.

*Pemberantasan korupsi di Indonesia :

Orde Lama
Dasar Hukum: KUHP (awal), UU 24 tahun 1960
          Antara 1951 - 1956 isu korupsi mulai diangkat oleh koran lokal seperti Indonesia Raya yang dipandu Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar. Pemberitaan dugaan korupsi Ruslan Abdulgani menyebabkan koran tersebut kemudian di bredel. Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa kegagalan pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia, dimana atas intervensi PM Ali Sastroamidjoyo, Ruslan Abdulgani, sang menteri luar negeri, gagal ditangkap oleh Polisi Militer. Sebelumnya Lie Hok Thay mengaku memberikan satu setengah juta rupiah kepada Ruslan Abdulgani, yang diperoleh dari ongkos cetak kartu suara pemilu. Dalam kasus tersebut mantan Menteri Penerangan kabinet Burhanuddin Harahap (kabinet sebelumnya), Syamsudin Sutan Makmur, dan Direktur Percetakan Negara, Pieter de Queljoe berhasil ditangkap.

Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar justru kemudian dipenjara tahun 1961 karena dianggap sebagai lawan politik Sukarno.

Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing di Indonesia tahun 1958 dipandang sebagai titik awal berkembangnya korupsi di Indonesia. Upaya Jenderal AH Nasution mencegah kekacauan dengan menempatkan perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi di bawah Penguasa Darurat Militer justru melahirkan korupsi di tubuh TNI.

Jenderal Nasution sempat memimpin tim pemberantasan korupsi pada masa ini, namun kurang berhasil.

Pertamina adalah suatu organisasi yang merupakan lahan korupsi paling subur.
Kolonel Soeharto, panglima Diponegoro saat itu, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi gula, diperiksa oleh Mayjen Suprapto, S Parman, MT Haryono, dan Sutoyo dari Markas Besar Angkatan Darat. Sebagai hasilnya, jabatan panglima Diponegoro diganti oleh Letkol Pranoto, Kepala Staffnya. Proses hukum Suharto saat itu dihentikan oleh Mayjen Gatot Subroto, yang kemudian mengirim Suharto ke Seskoad di Bandung. Kasus ini membuat DI Panjaitan menolak pencalonan Suharto menjadi ketua Senat Seskoad.

http://laluilmi.blogspot.com/2009/12/ilmu-sosial-dasar-sebagai-salah-satu.html
http://kodimsblog.blogspot.no/2010/04/jenis-jenis-migrasi-dan-faktor-faktor.html
http://vhie-love-fti.blogspot.no/2010/01/penyebab-terjadinya-migrasi.html
http://taadeers.blogspot.no/2010/10/migrasi-penduduk.html  
http://www.beritasatu.com/ekonomi/46657-pengangguran-di-indonesia-mencapai-7-6-juta-orang.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi_di_Indonesia